pks

BPKK PKS Sidoarjo: Rehabilitasi Mental Santri Korban Pelecehan Seksual Harus Menjadi Perhatian

by with No Comment Berita

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPD PKS Sidoarjo menyoroti kasus viral terkait pelecehen seksual terhadap 25 santri di daerah Sidoakare, Sidoarjo.

Sebagai salah satu bentuk empati dan kepedulian terhadap korban, Ketua BPKK PKS Sidoarjo, Maftuchah Arie Wahyuni dan jajarannya bersilaturahim ke rumah Elva Tazar pada Selasa (15/6/2021). Elva Tazar adalah tokoh yang berjasa di balik terungkapnya kasus asusila di pondok pesantren itu.

Dalam kunjungan itu, Maftuchah menyampaikan simpati dan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Elva Tazar, sekaligus menawarkan bantuan program rehabilitasi mental bagi korban.

Salah seorang pengurus BPKK PKS Sidoarjo, Bunda Titoek menyampaikan bahwa rehabilitasi mental korban adalah agenda bersama yang harus mendapatkan perhatian penuh dari pihak-pihak pengampu sumber daya.

“Mulai pendanaan, pendampingan ahli, komunitas pendukung, dan peran pengasuhan harus kita dukung. PKS berkomitmen menggalang sumber daya yang tepat untuk pemenuhan tersebut,” tandasnya.

Elva menyambut baik kunjungan dari perwakilan PKS Sidoarjo dan mengatakan bahwa dukungan itu memberikan makna penting bagi tindak lanjut penanganan korban.

Perempuan yang juga aktif sebagai relawan kemanusiaan dan mengisi berbagai kajian itu berharap PKS terus konsisten menyuarakan isu-isu sosial di tengah banyaknya kasus kekerasan yang menimpa anak-anak.

“Semoga PKS makin jaya, makin berbuat banyak untuk ummat,” kata Eva, menutup perjumpaan. (LH-DY)

pelantikan-pelopor

PKS Sidoarjo Lantik 37 Anggota Pelopor

by with No Comment Berita

Sebanyak 37 orang mengikuti acara Pendidikan dan Pelantikan Anggota Pelopor yang diselenggarakan DPD PKS Sidoarjo.

“Acara berlangsung selama 2 hari, tanggal 24 dan 25 April di kantor DPD PKS Sidoarjo,” kata Aziz Qodri, Sekretaris Bidang Kaderisasi DPD PKS Sidoarjo sekaligus penanggung jawab acara.

Hari Sabtu, 24 April, pendidikan dan pelantikan anggota dewasa. Sementara Minggu, 25 April, pendidikan dan pelatihan anggota madya.

Menurut Azis, acara tersebut adalah program intensifikasi anggota dalam rangka kaderisasi anggota partai secara berjenjang dan berkelanjutan, untuk menyongsong pemenangan Pemilu 2024.

“Selain itu, agar anggota semakin berperan optimal dalam agenda-agenda pelayanan terhadap masyarakat,” tambah Aziz.

Dalam acara itu, hadir pula Ketua DPW PKS Jawa Timur, Irwan Setiawan, serta beberapa narasumber dari internal dan eksternal.

Selain materi kepartaian, peserta juga disuguhkan materi-materi tentang keIndonesian.

“Ini sebagai bukti bahwa PKS siap bekerja dengan sepenuh khidmat untuk bangsa dan negara,” pungkas Aziz. [luk]

Anggota Fraksi PKS Soroti Masalah Sampah di Sidoarjo: Harus Ada Masterplan yang Jelas!

by with No Comment Berita
Aditya Nindyatman

SIDOARJO — Pengelolaan sampah di Sidoarjo kembali menjadi sorotan.

Anggota Komisi D DPRD dari Fraksi PKS, Aditya Nindyatman mengatakan perlunya masterplan pengelolaan sampah di tiap daerah.

Dari 351 desa/kelurahan yang tersebar dalam 18 kecamatan di Sidoarjo, hanya 5 kecamatan yang memiliki Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

Hal itu menjadi persoalan yang serius, mengingat seperti yang dilansir kompas.id (1/7/2019), ada 2.400 ton sampah di Sidoarjo setiap hari. Dan hanya 600 ton yang mampu dikelola dengan baik.

Jumlah sampah yang besar itu sebanding dengan pertumbuhan penduduk Sidoarjo yang mencapai 2,2 juta jiwa. Tidak hanya itu, Sidoarjo juga memiliki 953 industri skala besar dan menengah. Sampah rumah tangga dan sampah industri yang semakin menumpuk tiap hari tentu akan berdampak signifikan pada kesehatan dan lingkungan.

Oleh karena itu, Aditya menambahkan, “Semestinya dimulai dengan masterplan pengelolaan sampah. Karena nanti dari masterplan ini akan dihasilkan aturan atau produk hukum terkait pengelolaan sampah.”

Menurut mantan Ketua DPD PKS Sidoarjo ini, permasalahan sampah tak kunjung selesai karena pemkab belum memiliki masterplan tentang pengelolaan sampah.

“Bila sudah ada masterplan,” tambah Aditya, “pemkab akan memiliki arah kebijakan yang jelas dalam pengelolaan sampah. Sehingga persoalan sampah sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat bisa teratasi.” (Lukman)