Postingan

Berita Terbaru

Silaturahim PKS ke Ndalem Ketua PCNU Sidoarjo, Kader PKS Tuai Apresiasi

Gambar
Pengurus DPD PKS Sidoarjo dipimpin Dr Nurkholik berfoto bersama Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin usai silaturahim, Rabu (11/3/2026). Dalam pertemuan itu, kader PKS mendapat apresiasi. SIDOARJO - Sejumlah pengurus DPD PKS Sidoarjo melakukan silaturahim ke ndalem Ketua PCNU Sidoarjo, KH M Zainal Abidin, Rabu (11/3/2026). Kedatangan rombongan PKS Sidoarjo dipimpin Ketua DPD PKS Sidoarjo, Dr Nurkholik. Dalam kesempatan itu, Nurkholik memperkenalkan jajaran pengurus yang turut hadir, yakni Sekretaris DPD Lukman Hadi, Bendahara DPD Rio Purboyo, Ketua BKAP Ahmad Alfaizin, serta Bidang Pembinaan Umat (BPU). Kehadiran rombongan disambut penuh keakraban oleh KH Zainal Abidin. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menjadi ajang mempererat ukhuwah. Selain itu, silaturahim juga dimanfaatkan untuk meminta masukan kepada Ketua PCNU Sidoarjo terkait peran PKS di Kabupaten Sidoarjo. Dalam perbincangan santai, KH Zainal Abidin mengenang masa saat dirinya masih menjabat sebagai...
baca selengkapnya »

PKS Tegaskan Komitmen Pemilu Bersih dan Berkualitas

Gambar
SIDOARJO, 18 DESEMBER 2025 — Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sidoarjo menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan bermartabat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Kunjungan dan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik 2025 oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Aula DPD PKS Sidoarjo, Kamis (18/12). Ketua DPD PKS Sidoarjo, Dr. H. Nurkholik, S.H., M.H., dalam sambutannya menekankan pentingnya upaya kolektif untuk meminimalkan praktik politik uang yang mencederai demokrasi. Menurutnya, pencegahan money politik harus dimulai dari penguatan integritas kader, edukasi politik kepada masyarakat, serta keteladanan partai politik dalam setiap tahapan pemilu. “Pemilu adalah cerminan kemajuan sebuah bangsa. Jika prosesnya bersih dan berintegritas, maka hasilnya akan melahirkan kepemimpinan yang kuat dan dipercaya rakyat,” ujar Nurkholik. Ia juga menegaskan bahwa PKS secara konsisten menyiapkan saksi pemilu...
baca selengkapnya »

PKS Sidoarjo Gelar Pra-Rakerda: Tegaskan Kesiapsiagaan Melayani Rakyat

Gambar
Sidoarjo – Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD PKS) Sidoarjo menyelenggarakan Pra Rapat Kerja Daerah (Pra-Rakerda) pada Minggu, 7 Desember 2025 bertempat di Aula DPD PKS Sidoarjo, Jl. Raya Capung Perum AURI Sidoarjo. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pengurus dari berbagai bidang. Pra-Rakerda menjadi momentum konsolidasi awal dalam merancang program-program pelayanan kepada masyarakat untuk satu tahun ke depan. Melalui agenda ini, PKS Sidoarjo menekankan kesiapsiagaan struktur dan kader dalam menghadirkan manfaat nyata serta pelayanan terbaik kepada rakyat. Ketua DPD PKS Sidoarjo, Dr. H. Nurkholik, S.H., M.H., yang memimpin langsung jalannya rapat didampingi Sekretaris DPD Lukman Hadi, menyampaikan bahwa PKS akan terus tampil sebagai partai pelayan rakyat. “PKS hadir untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Pra-Rakerda ini menjadi pijakan dalam penyusunan program yang lebih terarah dan responsif terhadap kebutuhan warga Sidoar...
baca selengkapnya »

Ketua Fraksi PKS Sumut Ungkap Alasan Bencana Sumatera Layak Dikategorikan Bencana Nasional

Gambar
Undang Nomor 24 Tahun 2007, sudah semestinya Bapak Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk segera menetapkan bencana ini menjadi bencana nasional,” ujar Usman. Ia menilai penetapan status Bencana Nasional akan memperkuat koordinasi lintas wilayah dan memaksimalkan efektivitas respons penanganan di lapangan. “Kalau sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, itu akan mempercepat mobilisasi sumber daya, pendanaan, dan bantuan teknis yang jauh lebih besar dari apa yang berjalan sekarang,” ujarnya. Usman juga menyoroti masih adanya tumpang tindih kewenangan dan lambatnya distribusi logistik, terutama di wilayah terdampak berat seperti Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kondisi keterlambatan bantuan bahkan disebut telah memicu aksi penjarahan karena masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Situasi tersebut, menurutnya, semakin memperkuat urgensi intervensi pemerintah pusat secara menyeluruh agar proses penanganan dan pemulihan tidak hanya bergantung pada kemampu...
baca selengkapnya »

Listrik Padam Total, Pasien Membludak, Relawan PKS Berjuang dalam Gelap Selamatkan Warga Bireuen hingga Dini Hari

Gambar
BIREUEN — Malam itu bukan sekadar gelap. Kota Bireuen berubah menjadi hamparan hitam pekat tanpa setitik cahaya setelah listrik padam total. Hujan turun deras, dan setiap langkah relawan hanya dibimbing oleh suara warga yang mencari pertolongan. Relawan PKS yang tiba sejak sore hari Sabtu (6/12/2025) tak memiliki waktu untuk beristirahat. Bersama Tim Posko Tanggap Bencana PKS Aceh dan Relawan Medis PKS Jogja, mereka bergerak menembus gelap menuju posko pengungsian di Gampong Pesangan. Tanpa lampu, tanpa fasilitas layak hanya senter dan tekad yang menerangi tempat itu. Di tengah kondisi yang serba terbatas, jumlah pasien justru membludak. Lebih dari 100 warga datang satu per satu membawa luka, keluhan, dan kecemasan akibat bencana. Dengan penerangan seadanya serta tubuh basah akibat hujan, relawan medis bekerja tanpa henti hingga pukul 02.00 dini hari, memastikan tak satu pun warga terabaikan. Di saat malam seharusnya menjadi waktu istirahat, mereka memilih berjaga. Ketika k...
baca selengkapnya »

PKS: Kemenhut Harus Ungkap 12 Pelaku Perusakan Hutan Penyebab Bencana Banjir 30 Hari

Gambar
JAKARTA — Raker Kemenhut dan Komisi IV memberikan kesimpulan bahwa adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau orang sehingga mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera. “Hasil Raker nomor 3 disebutkan bahwa Kemenhut diminta segera menindak perusahaan pemegang perizinan berusaha atau Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan tambang ilegal. Artinya segera itu ya secepatnya, mungkin maksimal 1 bulan. Itu pendapat saya,” papar Riyono Caping, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS. Kerusakan alam hebat dan korban meninggal dunia yang mencapai lebih dari 800 orang membawa duka nasional. Banyak daerah yang terisolir dan belum mampu dijangkau oleh bantuan pemerintah dan relawan. Kerugian material bisa mencapai lebih dari Rp10 triliun, baik infrastruktur ataupun sektor ekonomi. “Raker memberikan gambaran, paparan Menhut belum sepenuhnya memuaskan wakil rakyat. Angka dan data lapangan perlu divalidasi, faktanya kerusakan bencana ini san...
baca selengkapnya »

DPR Minta Pemulihan RS Pascabanjir Aceh Libatkan Sistem Darurat yang Lebih Kuat

Gambar
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, menilai upaya pemerintah yang memprioritaskan perbaikan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Aceh pascabanjir merupakan langkah yang penting dan tepat. Menurutnya, keberfungsian rumah sakit menjadi bagian krusial dalam penanganan warga terdampak bencana. “Rumah sakit adalah lini terdepan penyelamatan warga pada fase tanggap darurat. Pemulihan fasilitas dan layanan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat terdampak banjir tetap mendapatkan hak atas kesehatan,” ujar Netty, Selasa (9/12). Banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah Aceh dalam beberapa waktu terakhir menimbulkan gangguan operasional pada fasilitas kesehatan, baik dari sisi infrastruktur fisik, logistik medis, maupun ketersediaan sumber daya tenaga kesehatan. Menurut Netty, kondisi ini harus dipulihkan secara bertahap namun terukur. Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas ini menilai langkah pemerintah menambah dukungan...
baca selengkapnya »

PKS Dorong Layanan Psikososial Siswa dan Guru Terdampak Banjir Sumatera

Gambar
Ada guru yang kehilangan rumah dan asetnya, tapi tetap mengajar anak-anak di pengungsian. Stres mereka berat dan kita tidak boleh mengabaikan kondisi mereka,” katanya. Kurniasih menegaskan bahwa guru membutuhkan pendampingan mental, bukan hanya bantuan logistik. Ia mendesak Kemendikdasmen dan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan dukungan psikososial (MHPSS) khusus tenaga pendidik dan siswa, memberi insentif tambahan untuk guru terdampak, serta menyediakan ruang aman bagi guru untuk memulihkan kondisi emosionalnya. Bagi Komisi X, pemulihan psikososial merupakan aspek yang tidak boleh dilewati dalam penanganan darurat pendidikan. “Anak yang trauma tidak siap belajar. Guru yang lelah secara emosional tidak siap mengajar. Maka pemulihan psikososial harus menjadi pilar utama pemulihan pendidikan pascabencana,” ujar Kurniasih. Ia juga meminta agar data terkait jumlah siswa dan guru yang membutuhkan layanan psikososial disampaikan secara terbuka, agar bantuan dari lembaga k...
baca selengkapnya »