KENDARI — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut partai politik harus kembali menjalankan perannya melahirkan pemimpin yang negarawan, bukan sekadar politisi. Menurutnya, sebagaimana para pendiri bangsa yang lahir dari partai politik, kini saatnya partai politik di era reformasi mengulangi sejarah dengan berkontribusi melahirkan negarawan demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Hidayat menyampaikan hal tersebut dalam Forum Diskusi Aktual Berbangsa dan Bernegara bertema “Kepemimpinan Negarawan” yang diselenggarakan MPR RI bekerja sama dengan DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Sabtu (25/10/2025). Hadir pula Presiden PKS Almuzzammil Yusuf, Wakil Bupati Buton Syarifuddin Safa, anggota DPRD Sultra Muhammad Poly, dan Ketua DPW PKS Sultra Syafriel Haeba. Dalam paparannya, HNW menjelaskan bahwa menurut UUD NRI Tahun 1945, jalur partai politik merupakan pintu utama untuk melahirkan pemimpin nasional di eksekutif maupun legislatif. Karena i...

  JAKARTA – Ketua DPP PKS Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa, Aang Kunaifi, menjadi pembicara utama dalam acara "MD Tour" yang dihadiri oleh Sahabat Muda Tangerang Selatan, pada hari Jumat (24/10/2025) di Kantor DPTP PKS, Jakarta. Acara yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemuda ini dihadiri oleh 50 orang peserta dari Gen Z PKS Ciputat Timur dan Sahabat Muda Tangsel. Dalam paparannya, Aang Kunaifi menekankan betapa krusialnya peran pemuda dalam menentukan arah bangsa. Ia mengingatkan bahwa pemuda tidak boleh bersikap apatis atau acuh tak acuh terhadap isu-isu politik yang berkembang. "Pemuda harus melek politik, tidak boleh pasif, apalagi anti dengan politik. Karena hampir di semua dimensi kehidupan kita, sangat dipengaruhi oleh keputusan politik," tegas Aang. Lebih lanjut, Aang Kunaifi menjelaskan bahwa keputusan-keputusan politik yang diambil oleh para pemimpin dan wakil rakyat akan berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masya...

  JAKARTA — Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi langkah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang meluncurkan program Magang Nasional dengan insentif setara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Program ini dinilai sebagai terobosan penting untuk membuka akses pengalaman kerja bagi lulusan baru sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Menurut Netty, program ini tidak hanya membantu menekan angka pengangguran muda, tetapi juga menjadi sarana bagi generasi muda untuk memperoleh keterampilan kerja yang relevan dengan kebutuhan industri. “Program magang bergaji ini adalah langkah positif karena memberikan kesempatan kepada anak muda untuk belajar sambil mendapatkan penghargaan yang layak. Ini bagian dari investasi sumber daya manusia yang sejalan dengan visi pemerintah membangun tenaga kerja kompeten dan produktif,” ujar Netty di Jakarta, Kamis (23/10). Netty juga mengapresiasi langkah Kemnaker mengganden...

  JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Organisasi, Administrasi, dan Literasi Kepartaian, Rahmat Saleh, menegaskan pentingnya merancang desain pemilu yang lebih berkualitas dan berbasis riset ilmiah. ‎ ‎Hal itu disampaikannya usai menghadiri diskusi DPP PKS dengan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) termasuk Prof Zuhro di Jakarta, Kamis (23/10/2025). ‎Menurut Rahmat, hal tersebut menjadi langkah awal untuk menyiapkan arah demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2029. ‎Pembahasan itu menyoroti tantangan penyelenggaraan pemilu nasional pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah pola Pilkada serentak. ‎“Hari ini kami berdiskusi dengan teman-teman di BRIN untuk membahas bagaimana desain pemilu ke depan yang cocok untuk Pileg, Pilpres, dan juga Pilkada tahun 2029. Tentu pembahasan ini tidak lepas dari keputusan MK terakhir,” ujar Rahmat. ‎Rahmat menilai, demokrasi yang kuat tidak cukup hanya dijalankan secara p...

  JAKARTA — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih, menegaskan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus memastikan kesetaraan antara pendidikan umum dan keagamaan, serta menguatkan peran madrasah dan pesantren dalam sistem pendidikan nasional. “Jangan sampai RUU Sisdiknas menimbulkan diskriminasi baru. Pendidikan umum dan keagamaan harus diakui setara sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional,” ujar Fikri dalam FGD Fraksi PKS DPR RI bertema “Sinergi Pendidikan Umum dan Keagamaan: Optimalisasi Peran Madrasah dan Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional”, Senin (20/10). Fikri menilai pendekatan kodifikasi tiga undang-undang pendidikan — yaitu UU Sisdiknas, UU Pendidikan Tinggi, dan UU Guru dan Dosen — perlu dilakukan hati-hati agar tidak tumpang tindih dengan UU Pesantren, UU Pemerintahan Daerah, maupun UU ASN. “Pendekatan kodifikasi hanyalah metode. Yang lebih penting adalah partisipasi publik harus bermakna. Aspirasi pesantren, ma...

  JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima audiensi puluhan korban investasi PT. Dana Syariah Indonesia di Aula Kantor DPTP PKS, Kamis, (23/10/2025). Ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen PKS dalam mengawal aspirasi masyarakat yang terdampak kasus investasi bermasalah tersebut. Dalam kesempatan ini, keluh kesah para korban diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid, Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Partai Nurul Amalia, Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Azis Budi Setiawan, Kapoksi Komisi XI DPR RI Amin Ak, dan Anggota Komisi XI Anis Byarwati. Diketahui, korban merupakan para lender yang mengalami dana macet dan mencapai kebuntuan untuk menghubungi manajemen PT DSI. Laporan yang disampaikan ke regulator OJK pun tidak memberikan hasil yang memuaskan. Sekjen PKS Muhammad Kholid menyampaikan bahwa PKS siap membantu mengawal permasalahan ini dan terus berjuang menegakkan keadilan. "Aspirasi dan pesan Bapak Ibu semua sudah kami t...