Berita Terbaru

Hari Bumi di Sidoarjo: Antara Lumpur, Limbah, dan Pilihan yang Kita Ambil

Gambar
Hari Bumi kembali hadir, dan seperti tahun-tahun sebelumnya, ia sering dirayakan dengan narasi penuh harapan. Namun bagi Sidoarjo, Hari Bumi seharusnya tidak berhenti pada simbol. Ia mesti menjadi cermin yang jujur: sejauh mana kita benar-benar belajar dari pengalaman, dan sejauh mana kita masih sekadar beradaptasi dengan masalah. Sidoarjo bukan wilayah yang asing dengan isu lingkungan. Kita pernah menjadi sorotan dunia karena tragedi lumpur panas, sekaligus tumbuh sebagai kawasan industri dan permukiman yang dinamis. Pertumbuhan ini membawa konsekuensi nyata: persoalan sampah rumah tangga, tekanan terhadap sungai, penurunan kualitas udara, hingga banjir musiman yang terus berulang. Di tengah situasi ini, kita sering menggantungkan harapan pada solusi besar. Padahal, krisis lingkungan tidak hanya lahir dari sistem yang besar, tetapi juga dari kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari. Sampah yang menyumbat saluran dan limbah yang mencemari lingkungan sering kali berawal dari rumah ki...

PKS Sidoarjo: Bupati Segera Mengeluarkan Perbup tentang Disabilitas

Sidoarjo, 3 Desember 2025 – Menyambut peringatan Hari Disabilitas Internasional, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Sidoarjo mendesak Bupati Sidoarjo, untuk segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan pelaksana Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Hak Penyandang Disabilitas.

Perda yang telah disahkan satu tahun lalu, tepatnya pada 20 Desember 2024, hingga kini belum memiliki peraturan teknis pelaksana. Ketiadaan Perbup ini menyebabkan mandeknya berbagai program strategis dan menghambat pemenuhan hak-hak dasar lebih dari 5.300 penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

"Kami mengapresiasi komitmen Bupati dan jajarannya dalam merampungkan Perda ini. Namun, komitmen yang sesungguhnya diuji pada implementasinya. Satu tahun tanpa Perbup adalah waktu yang terlalu lama bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang menanti keadilan dan kepastian," tegas Nurkholik, Ketua DPD PKS Sidoarjo, dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (3/12/2025).

Nurkholik menegaskan bahwa PKS Sidoarjo memiliki perhatian serius terhadap isu keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan, yang sejalan dengan nilai partai. Ketiadaan Perbup dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap amanat undang-undang, termasuk UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menekankan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dampak Konkret Keterlambatan

Tanpa Perbup, sejumlah hak yang dijamin dalam Perda tidak dapat dioperasionalkan, antara lain:

1. Pemenuhan kuota kerja minimal 2% di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan 1% di perusahaan swasta.


2. Penganggaran khusus dan terintegrasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk program inklusi disabilitas.


3. Aksesibilitas fisik yang memadai pada gedung dan layanan publik.


4. Pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah sesuai prinsip "Nothing About Us Without Us".

PKS Sidoarjo mendesak agar proses birokrasi dipercepat dan tidak lagi ada alasan saling lempar tanggung jawab antar-OPD. "Kami mendorong Bupati untuk mengambil langkah tegas, memimpin langsung percepatan ini, dan menjadikan penerbitan Perbup sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah pada kaum yang selama ini terpinggirkan," tambah Nurkholik.

Partai yang memiliki jargon "Bersih, Peduli, Profesional" ini juga siap mendukung dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sipil untuk memastikan Perbup yang dihasilkan partisipatif, komprehensif, dan benar-benar dapat diimplementasikan untuk membawa kemaslahatan.

Desakan ini juga merupakan bagian dari fungsi kontrol DPRD, di mana kader PKS duduk sebagai anggota dewan. Mereka akan terus mendorong melalui jalur formal di komisi terkait untuk memastikan komitmen ini ditindaklanjuti dengan konkret.

Berita Populer

Gerakan Kepanduan Indonesia : Dari Scouting Movement hingga Kepanduan PKS

Gambar
Gerakan Kepanduan Indonesia : Dari Scouting Movement hingga Kepanduan PKS Oleh Arief Hidayanto Kepanduan dalam konteks Islam dapat dipahami sebagai gerakan pembinaan yang menekankan pada pembentukan karakter, ketaatan, disipin, mandiri, tanggung jawab dan pengabdian kepada bangsa dan negara.  Meskipun istilah kepanduan dikenal luas pada awal abad ke-20, dengan munculnya Scouting Movement, akar nilai-nilai kepanduan sejatinya sudah lama menjadi bagian integral dari ajaran Islam. Islam mengajarkan pendidikan menyeluruh yang mencakup aspek ruhiyah (spiritual), fikriyah (intelektual), dan jasadiyah (fisik).  *Scouting Movement* Lahirnya Scouting Movement adalah dari gagasan seorang perwira Angkatan Darat Inggris, Lord Robert Baden Powell (1857-1941), yang terinspirasi dari pengalaman tugas di Afrika Selatan, khususnya dalam Pengepungan Mafeking tahun 1899-1900 untuk kemudian dikembangkan menjadi sistem pelatihan remaja yang menumbuhkan ketahanan, kepemimpinan, dan mora...
baca selengkapnya »

Pengamanan Dalam Sejarah Islam,Strategi Bela Negara Ala Rasulullah SAW

Gambar
Pengamanan adalah suatu usaha atau tindakan untuk melindungi sesuatu (sumber daya manusia, aset dan kegiatan) dari ancaman agar tetap aman dan berfungsi sebagaimana mestinya, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu. Pada masa awal Islam di Makkah, dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat masih dilakukan secara rahasia, karena saat itu belum memiliki kekuatan politik maupun militer. Strategi pengamanan dakwah dilakukan dengan memilih tempat yang terpencil dan lebih menekankan pada kekuatan moral, spiritual dan sosial. Peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinan adalah tanda perubahan besar dalah sejarah Islam terutama bidang politik, militer dan pertahanan. Dimulai dari menata fondasi sosial, politik dan diplomatik dengan membangun Masjid Nabawi, mepersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar, serta membuat Piagam Madinah. *Awal Pembentukan Pasukan (Masa Sebelum Perang Badar)* Setelah fondasi sosial dan politik mapan, Rasulullah SAW mulai membangun struktur militer dengan...
baca selengkapnya »

PKS Sidoarjo Dorong Program Gizi Nasional: Lukman Hadi Pantau Kesiapan Makan Bergizi Gratis di Krembung

Gambar
  Sidoarjo, 16 Oktober 2025 — Kegiatan Sosialisasi Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama mitra kerja yang digelar oleh Komisi IX DPR RI berlangsung hangat di halaman Pondok Pesantren Baitul Quran Darussalam, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (16/10). Acara bertema “Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Sehat Indonesia” ini menjadi bagian dari upaya memperkuat program pemenuhan gizi nasional di tingkat masyarakat. Dalam kegiatan tersebut hadir Dr. Hj. Netty Prasetyani, M.Si dan Reni Astuti, S.Si., M.PSDM, dari DPR RI yang dikenal aktif memperjuangkan isu kesehatan, keluarga, dan pemberdayaan masyarakat. Turut hadir pula Danramil Krembung, Kapolsek Krembung, Camat Krembung, serta Yudha Catur Pamungkas, pembina pondok pesantren sekaligus tuan rumah kegiatan. Acara sosialisasi ini juga diikuti oleh kader posyandu dan ibu-ibu PKK yang antusias menyimak materi tentang pentingnya asupan gizi seimbang bagi keluarga dan anak-anak. Dari DPD PKS Sidoarjo, Sekretaris Lukma...
baca selengkapnya »