Berita Terbaru

PKS: Utang Proyek Kereta Cepat Harus Diselesaikan Tanpa Bebani APBN

Gambar
keseluruhan proyek kereta cepat belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sebanding dengan besarnya biaya dan beban utang yang ditanggung.  “Dampak ekonomi jangka panjang masih belum terlihat signifikan. Butuh waktu lama agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan,” imbuhnya. Ke depan, Handi mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara. Ia menekankan pentingnya membuat skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional. “Pemerintah sebaiknya fokus memperkuat pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi, serta memperbaiki layanan kesehatan yang masih rendah,” ungkapnya. Selain itu, Handi mendorong agar pemerintah melakukan renegosiasi ulang terhadap utang dan bunga...

PKS Soroti Aksi Gen Z di Dunia, Minta Pemerintah Indonesia Proaktif

 

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti gelombang aksi demonstrasi yang dilakukan generasi Z (Gen Z) di berbagai negara, mulai dari Nepal, Maroko, Filipina, Madagaskar, hingga Timor Leste. PKS menilai fenomena ini sebagai sinyal penting yang perlu diperhatikan para pemimpin dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Ketua DPP PKS Bidang Pemuda, Pelajar, dan Mahasiswa, Aang Kunaifi, menyatakan bahwa isu-isu yang disuarakan Gen Z di berbagai negara memiliki benang merah yang sama. Di antaranya adalah keresahan terhadap kesenjangan sosial dan ekonomi, kekecewaan terhadap praktik korupsi, serta kecemasan akan ketidakpastian masa depan.

“Gen Z merasakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan. Mereka menuntut adanya keadilan sosial dan ekonomi yang lebih merata,” ujar Aang dalam keterangan persnya, Selasa, (14/10/2025).

Aang menambahkan, PKS melihat aksi demonstrasi Gen Z sebagai fenomena global yang merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap situasi yang ada dan ketidakpercayaan terhadap sistem yang berlaku. Muncul pertanyaan, apakah fenomena serupa berpotensi terjadi di Indonesia?

“Tentu kita berharap hal tersebut tidak terjadi,” jawab Aang. 

Untuk itu, Aang mendorong pemerintah Indonesia agar lebih proaktif dalam merespons aspirasi generasi muda. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang inklusif dan partisipatif guna mendengarkan serta memahami aspirasi Gen Z.

Selain itu, Aang juga menekankan perlunya pemerintah untuk mengatasi akar masalah yang menjadi penyebab utama keresahan Gen Z, seperti kesenjangan sosial, praktik korupsi, dan masalah lapangan kerja.

“Pemerintah harus fokus pada upaya mengatasi akar masalah yang menjadi penyebab utama keresahan Gen Z, seperti kesenjangan sosial, korupsi, dan lapangan kerja,” tegas Aang.

Lebih lanjut, Aang menyampaikan bahwa pemerintah perlu merumuskan dan menerapkan kebijakan yang berpihak pada Gen Z. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ia juga menekankan pentingnya membangun kepercayaan dengan Gen Z melalui tindakan nyata yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

PKS meyakini, respons konstruktif pemerintah terhadap aspirasi Gen Z akan berkontribusi pada pembangunan masa depan Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera.

Berita Populer

Komdigi Jadi Ujung Tombak Digital, Sekretaris PKS Sidoarjo Dorong Konten Positif dan Edukatif

PKS Sidoarjo Dorong Program Gizi Nasional: Lukman Hadi Pantau Kesiapan Makan Bergizi Gratis di Krembung

Catatan Relawan PKS: Saat Al Khoziny Ambruk