Berita Terbaru

Silaturahim PKS ke Ndalem Ketua PCNU Sidoarjo, Kader PKS Tuai Apresiasi

Gambar
Pengurus DPD PKS Sidoarjo dipimpin Dr Nurkholik berfoto bersama Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin usai silaturahim, Rabu (11/3/2026). Dalam pertemuan itu, kader PKS mendapat apresiasi. SIDOARJO - Sejumlah pengurus DPD PKS Sidoarjo melakukan silaturahim ke ndalem Ketua PCNU Sidoarjo, KH M Zainal Abidin, Rabu (11/3/2026). Kedatangan rombongan PKS Sidoarjo dipimpin Ketua DPD PKS Sidoarjo, Dr Nurkholik. Dalam kesempatan itu, Nurkholik memperkenalkan jajaran pengurus yang turut hadir, yakni Sekretaris DPD Lukman Hadi, Bendahara DPD Rio Purboyo, Ketua BKAP Ahmad Alfaizin, serta Bidang Pembinaan Umat (BPU). Kehadiran rombongan disambut penuh keakraban oleh KH Zainal Abidin. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut menjadi ajang mempererat ukhuwah. Selain itu, silaturahim juga dimanfaatkan untuk meminta masukan kepada Ketua PCNU Sidoarjo terkait peran PKS di Kabupaten Sidoarjo. Dalam perbincangan santai, KH Zainal Abidin mengenang masa saat dirinya masih menjabat sebagai...

PKS Dorong Percepatan Pengesahan RUU PPRT Demi Kepastian Hukum Pekerja Rumah Tangga

 













Misalnya saja ada P3RT yang meminta kepada pemberi kerja untuk tidak memberi tahu PRT berapa sebenarnya gaji yang didapat, karena akan dipotong pihak P3RT. Ada pula P3RT yang mendorong PRT untuk berhenti di masa percobaan, sehingga pemberi kerja harus mengambil PRT baru yang berarti membayar administrasi baru.

“Kadang-kadang pula P3RT itu memberikan jaminan kepada pemberi kerja. Ini udah punya pengalaman ABCD, tapi ternyata sebetulnya PRT tidak berpengalaman dan mereka sebagai penyalur tidak memberikan pelatihan. Bab-bab ini kemudian jadi agak panjang didiskusikan, maka harus ada langkah-langkah yang kita pastikan bahwa calon PRT dan PRT-nya selalu ada upgrading. Upgrading -nya berkaitan dengan keterampilan mereka. Siapa dan bagaimana upgrading, ini termasuk yang kita diskusikan lewat lintas kementerian,” tambahnya.

RUU PPRT mulai dibahas pada tahun 2009. Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga telah lama aktif mengadvokasi pengesahan regulasi ini.

Namun, prosesnya sempat tertunda beberapa kali karena pembahasan belum kunjung usai hingga pergantian masa bakti anggota DPR RI. 

Itu sebabnya masyarakat terus mendorong DPR mempercepat langkah agar RUU ini dapat segera berlaku.

Terakhir, Ledia ini mengajak semua pihak, termasuk media dan masyarakat, dalam mengawal proses pengesahan RUU PPRT agar tidak kembali tertunda. 

Ledia menyatakan keyakinannya bahwa regulasi ini berangkat dari niat baik untuk memberikan payung hukum bagi semua pihak yang termasuk dalam kelompok rentan.

“Saya percaya RUU ini berangkat dari niat yang baik untuk masyarakat maka dari itu harus segera dilaksanakan. Kami komit supaya bisa segera diselesaikan,” tutupnya. (Ajp)

Berita Populer

Pengamanan Dalam Sejarah Islam,Strategi Bela Negara Ala Rasulullah SAW

Gerakan Kepanduan Indonesia : Dari Scouting Movement hingga Kepanduan PKS

PKS Sidoarjo Dorong Program Gizi Nasional: Lukman Hadi Pantau Kesiapan Makan Bergizi Gratis di Krembung