JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerima audiensi puluhan korban investasi PT. Dana Syariah Indonesia di Aula Kantor DPTP PKS, Kamis, (23/10/2025). Ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen PKS dalam mengawal aspirasi masyarakat yang terdampak kasus investasi bermasalah tersebut.
Dalam kesempatan ini, keluh kesah para korban diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Muhammad Kholid, Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Partai Nurul Amalia, Sekretaris Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Azis Budi Setiawan, Kapoksi Komisi XI DPR RI Amin Ak, dan Anggota Komisi XI Anis Byarwati.
Diketahui, korban merupakan para lender yang mengalami dana macet dan mencapai kebuntuan untuk menghubungi manajemen PT DSI. Laporan yang disampaikan ke regulator OJK pun tidak memberikan hasil yang memuaskan.
Sekjen PKS Muhammad Kholid menyampaikan bahwa PKS siap membantu mengawal permasalahan ini dan terus berjuang menegakkan keadilan.
"Aspirasi dan pesan Bapak Ibu semua sudah kami tangkap. Nanti DPP akan meminta kepada Fraksi PKS untuk menjembatani Bapak Ibu semua bertemu dengan OJK," ujar Kholid setelah mendengarkan paparan permasalahan.
Kapoksi Komisi XI Amin Ak akan segera menindaklanjuti informasi yang didapat dan menjembatani pertemuan para lender dengan regulator dan perusahaan demi mendapatkan kejelasan tentang uang mereka dan transparansi situasi yang terjadi.
"Fraksi PKS di Komisi XI akan menindaklanjuti secepatnya dan mempertemukan Bapak Ibu semua dengan OJK dan manajemen PT DSI," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Bidang Advokasi Partai Nurul Amalia menyarankan agar para korban menempuh jalur mitigasi dan mendorong OJK menggunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
“Belajar dari kasus serupa seperti Investree, langkah paling efektif adalah menekan regulator agar menggunakan kewenangannya secara maksimal," ungkap Nurul.
Dalam aturan tersebut, OJK memiliki wewenang untuk mencabut izin lembaga keuangan, membentuk tim likuidasi, menelusuri aset, hingga memblokir rekening pihak yang terindikasi terlibat.
"Jalur audiensi melalui Fraksi PKS sudah tepat, dan kami akan terus mendorong agar OJK segera bertindak dan menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya. (MF)
