Berita Terbaru

PKS: Utang Proyek Kereta Cepat Harus Diselesaikan Tanpa Bebani APBN

Gambar
keseluruhan proyek kereta cepat belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sebanding dengan besarnya biaya dan beban utang yang ditanggung.  “Dampak ekonomi jangka panjang masih belum terlihat signifikan. Butuh waktu lama agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata, terutama jika tidak diikuti dengan pengembangan wilayah dan optimalisasi pendapatan,” imbuhnya. Ke depan, Handi mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara. Ia menekankan pentingnya membuat skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional. “Pemerintah sebaiknya fokus memperkuat pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan dari dasar hingga perguruan tinggi, serta memperbaiki layanan kesehatan yang masih rendah,” ungkapnya. Selain itu, Handi mendorong agar pemerintah melakukan renegosiasi ulang terhadap utang dan bunga...

Dua Langkah Atasi Arogansi Israel, Legislator PKS Dorong Sanksi dan Boikot Internasional

 

JAKARTA — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera melakukan pertemuan dengan perwakilan National DBS Palestinian Centre, yakni Mr. Saleh dan Ms. Apurva, untuk membahas langkah konkret dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas dua langkah strategis yang dinilai penting untuk menekan arogansi dan agresi Israel terhadap Palestina. Pertama, menutup seluruh wilayah dan perairan Indonesia bagi kapal yang membawa produk yang berasal dari Israel maupun yang dikirim menuju Israel. Langkah ini merupakan bentuk nyata penolakan terhadap pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan Israel di tanah Palestina.

“Indonesia harus mengambil posisi moral yang tegas. Menutup akses bagi produk dan kapal yang terkait dengan Israel adalah langkah nyata melawan penjajahan dan ketidakadilan. Ini bukan hanya soal politik luar negeri, tapi soal kemanusiaan dan amanat konstitusi kita,” tegas Mardani.

Langkah kedua, menurut BKSAP DPR RI dan DBS Palestinian Centre, adalah mendorong agar Israel dikeluarkan dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena terus melakukan pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

“Israel tidak lagi layak menjadi bagian dari komunitas internasional yang menjunjung perdamaian. Sudah terlalu banyak pelanggaran terhadap kemanusiaan dan hukum internasional yang mereka lakukan tanpa sanksi tegas. Ini saatnya dunia bertindak,” lanjut Mardani.

BKSAP DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus membangun koordinasi dengan lembaga internasional dan organisasi masyarakat sipil global guna memperkuat kampanye solidaritas dan tekanan internasional terhadap Israel.

Pertemuan ini menandai komitmen bersama untuk memperkuat jejaring diplomasi parlemen dan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina serta memastikan nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi pedoman politik luar negeri Indonesia.

Berita Populer

Komdigi Jadi Ujung Tombak Digital, Sekretaris PKS Sidoarjo Dorong Konten Positif dan Edukatif

PKS Sidoarjo Dorong Program Gizi Nasional: Lukman Hadi Pantau Kesiapan Makan Bergizi Gratis di Krembung

Catatan Relawan PKS: Saat Al Khoziny Ambruk